Perkap kode etik polri pdf

Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana. (3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di …

loadsloadsayne.web.app
 Periodos de la historia natural dela enfermedad

Website Resmi Polri petugas Polri pada fungsi Propam tentang adanya suatu peristiw a yang terdapat pelanggaran disiplin, baik yang ditem ukan sendiri m aupun m elalui pem beritahuan yang disam paikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Provos Polri adalah Satuan Fungsi pada Polri yang

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan ... Apr 22, 2015 · Kemudian Anda menyebut soal Sidang Kode Etik. Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang dilakukan oleh A nggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011. LAMPIRAN “F” DIVPROPAM POLRI atau PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana, pengampunan dan pengurangan hukuman (disiplin, kode etik profesi Polri dan administratif); (d) pemantauan dan pemberian bantuan proses pelaksanaan hukuman dan penyiapan keputusan pengakhiran hukuman serta Penataan Sistem Manajemen SDM - Tipidkor Polri

Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/ janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi. Kepolisian Negara 

17 Mei 2019 "Anggota Polri terikat dan wajib mentaati Kode Etik Profesi Kepolisian Perkap 14 Tahun 2011 tersebut pada Pasal 7 ayat 1 poin b 'Anggota Polri  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban  17 Nov 2019 Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis di Mako Brimob Polri, Kelapa Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian,  Adanya keterlibatan oknum Anggota Polri Polres Banjarbaru berinisial AIPTU M, tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Pelanggaran Disiplin di Institusi Polri sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 2  Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu dalam PERKAP. KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan  

(PDF) Kode etik kepolisian | Baqiyatush Sholihah ...

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan ... Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Perkap ini mencabut Perkap Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK … Polri pelaksana program dan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pejabat dari unit organisasi Polri yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA. 5. Auditor adalah aparat pengawas di lingkungan Polri yang memiliki

Polri, WNI, dan WNA yang telah berjasa dan/atau berprestasi dalam mengembangkan dan memajukan Polri; dan b. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA atas jasa-jasa dan/atau prestasinya. Pasal 3 Pemberian penghargaan Polri diberikan berdasarkan prinsip: a. Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik ... May 27, 2016 · Peraturan kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri 1. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan … OLEH : KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI polri ( hukum materil) b. perkap no. 14 tahun 2011 c. perkap no.19 tahun 2012 ttg sotk komisi kode etik polri (hukum formil) 3. lembaga etik polri disebut komisi kode etik polri komisi kode etik bersifat ed hoc. dibentuk dg skep kapolri sbg pejabat pembentuk komisi kepp dan selaku pejabat tata usaha negara hasil putusan sidang etik bersifat relatif KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA kerja atau organisasi Polri, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan negara Indonesia. 19. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang telah melakukan perbuatan pelanggaraan tindak pidana/pelanggaran Kode Etik Profesi Polri/pelanggaran disiplin/tindakan disiplin yang dilakukan. 20. HUMAS POLDA BENGKULU: PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2010 Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman Perkap nomor 14 tahun 2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak ... Sep 24, 2013 · Perkap nomor 14 tahun 2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap no. 12 tahun 2009 a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK …

Download Kumpulan Peraturan Kapolri Republik Indonesia ...

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN Mematuhi kode etik . • Mematuhi kode etik yang berlaku di organisasi ; dan • Tetap konsisten dan berpegang pada tata nilai organisasi yang berlaku tanpa terpengaruh oleh opini pihak lain yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai yang berlaku. 2. Jujur dan tegas tanpa membedakan . KUMPULAN PERATURAN KAPOLRI TAHUN 2009 s.d 2012 | … Nov 05, 2012 · 10. perkap nomor 10 tahun 2011 ttg htck di lingkungan polri 11. perkap nomor 11 tahun 2011 ttg sotk rumkit bhayangkara 12. perkap nomor 12 tahun 2011 ttg kedokteran kepolisian 13. perkap nomor 13 tahun 2011 ttg penggunaan multimedia 14. perkap nomor 14 tahun 2011 ttg kode etik profesi polri 15. perkap nomor 15 tahun 2011 ttg kriteria cacat 16. PERATURAN KAPOLRI TAHUN 2005 – 2015 – peraturan kapolri Jan 05, 2016 · perkap no 7 tahun 2006 dicabut dengan perkap nomor 14 tahun 2011 ttg kode etik profesi polri perkap no 8 tahun 2006 dicabut dengan perkap nomor 14 tahun 2011 ttg kode etik profesi polri; perkap no 9 tahun 2006 ttg masa dinas surut bagi anggota polri yang berijazah sarjana-diploma; perkap no 10 tahun 2006 ttg panduan penyusunan nota kesepahaman PAPARAN KAROJIANSTRA SSDM POLRI